Handayanto, Eko and Mm, Drs (2000) EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENYALURAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DI KABUPATEN MALANG.
Full text not available from this repository.Abstract
Keberpihakan pemerintah orde reformasi terhadap masyarakat lapisan bawah melalui program ekonomi kerakyatan dapat dirasakan sejak enam bulan terakhir sampai sekarang. Program ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sebagai akibat dari krisis moneter tersebut sayangnya masih berbau politis, namun diakui atau tidak program-program tersebut sudah dapat dirasakan manfaatnya. Program pengentasan kemiskinan yang terkenal dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS), setidaknya telah mampu menyadarkan masyarakat ekonomi lemah untuk bangkit dalam melangsungkan aktivitas usahanya. Termasuk juga dapat membantu penganggur terampil dan terdidik untuk terlibat sebagai pendamping atau pengelola Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu. Betapapun baiknya sebuah program, tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.Berkaitan dengan hal itu, program penyaluran kredit kepada para petani di pedesaan perlu mendapat perhatian karena telah begitu banyak dan besarnya nilai dari paket program kredit yang dikembangkan pemerintah. Paket program kredit pedesaan yang dikucurkan pemerintah meliputi ; Kredit Bimas, Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Invesitasi Kecil (KCK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Dari berbagai jenis kredit tersebut, khususnya KUT patut mendapatkan sorotan karena begitu besarnya dana yang dikucurkan dan terkesan belum siapnya lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan program yang tergolong sebagai pekerjaan baru bagi mereka, khususnya koperasi. Salah satu kendala serius yang dihadapi lembaga dana dan keuangan binaan pemerintah berkaitan dengan paket kredit tersebut adalah metode pelayananya yang cederung bersifat formal dan birokratik. Selain masyarakat desa enggan menempuh prosedur formal, terutama karena cukup banyaknya persyaratan adminstratif yang harus dipenuhi, agaknya masih ada juga kecenderungan sifat diskriminatif dalam penyaluran paket-paket kredit yang ditawarkan.Kemacetan kredit yang terjadi selam pelita V, khususnya KUT sebesar Rp 231 milyar dari Rp 1,23 trilyun kredit yang disalurkan. Kemacetan tersebut bisa jadi sebagai akibat adanya sifat diskriminatif dari lembaga penyalur yang pilih kasih. Misalnya, ketika yang gagal melunasi kredit adalah pihak-pihak yang memiliki akses ke dalam jalur birokrasi, maka masalah ini cenderung didiamkan. Dengan demikian kesalahan kredit macet bukan terletak pada petani yang betul-betul bertani, tapi oleh orang-orang yang mengaku sebagai petani.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JIPTUMM > Research Report > Economy > Management |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:35 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:35 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/1190 |
Actions (login required)
 |
View Item |
