Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Ketentuan Prosedural Dalam Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian

Dwi Widdy Jatmiko, Bayu and Sh, (2000) Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Ketentuan Prosedural Dalam Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut sebagai karya agung bangsa Indonesia sangat memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak-hak seseorang yang tersangkut kejahatan telah diakui secara solid mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan dan pelaksanaan putusan hakim. Akan tetapi ketentuan luhur tentang hak-hak tersangka diatas masih saja dalam prakteknya sering diabaikan begitu saja. Misalnya dalam hal seseorang disangka melakaukan tindak pidana yang diancam pidana mati, pidana 15 tahun atau lebih, ia wajib didampingi Penasehat Hukum. Kenyataan yang terjadi adalah seringkali tersangka diperiksa dulu yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriuksaan (BAP) Kepolisian, baru kemudian diberitahukan hak-haknya. Inilah ketentuan prosedural dalam KUHAP yang sering disimpangi tanpa adanya akibat hukum yang jelas. Terhadap persoalan ketentuan prosedural penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, maka BAP proses pembuatannya terikat dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksana (Juklak) Kepolisian Republik Indonesia Nomor 04/I/1982, serta pasal 143 ayat 3 KUHAP. Sebuah BAP apabila dalam proses pembuatannya tidak memenuhi syarat materiil, maka BAP itu adalah cacat hukum, yang juga menjadikan Dakwaan akan menjadi Batal Demi Hukum. Sedangkan sebuah BAP apabila tidak memenuhi ketentuan formil, maka tidak berakibat hukum apapun. Dalam parektek seringkali ketentuan-ketentuan prosedural dalam pembuatan BAP diabaikan begitu saja, sehingga seolah-olah tidak ada sanksi tegas. Padahal dalam kepustakaan hukum ada salah satu yuriasprodensi yang bisa diapakai sebagai paradigma untuk menguji keabasahan penyidikan polisi, yaitu Yurisprodensi MA Nomor 1565 K.Pid/1991, tertanggal 16 September 1993.

Item Type: Article
Subjects: Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JIPTUMM > Research Report > Law
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:35
Last Modified: 16 Nov 2016 07:35
URI: http://kepo.unikom.ac.id/id/eprint/877

Actions (login required)

View Item View Item